Pendekatan politik untuk public health dengan usulan memasangkan jumlah kampung ODF di website pemerintah daerah

Abstract

Latar belakang: tingginya kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) di Indonesia menunjukkan bahwa sanitasi belum baik. Melalui program Open defecation Free (ODF)  kebiasaan BABS dapat dihilangkan dengan cara meningkatkan kualitas sanitasi. Akan tetapi puskesmas tidak mampu mengelola program tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia. Tujuan: mengeksplorasi strategi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan dengan melibatkan stakeholders politik di bidang public health. Argumentasi: 1) kemiskinan merupakan faktor determinan sosial kesehatan sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi sarana sanitasi dasar. 2) tingginya angka kesakitan karena BABS disebabkan oleh sistem perumahan yang tidak sehat. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat membuat program bedah rumah dengan memanfaatkan CSR perusahaan yang ada di daerah. 3) kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat dipenuhi pemerintah daerah seperti menyediakan toilet tiap rumah tangga dengan menggunakan dana desa dan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4) membuat jamban komunal melalui dana desa yang pengerjaannya melibatkan masyarakat. 5) penggalangan komitmen antara dinas kesehatan dengan Bappeda, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah serta DPRD terkait dukungan dalam keberhasilan program ODF 6) komitmen politik pemerintah daerah dengan membuat kebijakan 100% kampung ODF dalam masa jabatannya dan memasangkan jumlah kampung ODF sebagai program prioritas di website pemerintah daerah. Sanksi sosial akan diterima oleh politisi dan akan menimbulkan rasa malu bila program tersebut tidak tercapai.