Pertambangan di Tanah Bumbu: dampak hidrologis dan solusi

Abstract

Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) paling buruk di Pulau Kalimantan. Penilaian pada tiga tahun terakhir menunjukkan nilainya meningkat, namun masih di bawah rerata nasional. Pada tahun 2017 nilainya sedikit diatas rerata nasional (66,46), yakni sebesar 69,38. Penyebab utama rendahnya kualitas lingkungan tersebut adalah kualitas air dan kualitas tutupan lahan yang buruk. Kondisi ini merupakan dampak dari aktifitas pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik.

Salah satu wilayah di kalimantan Selatan dengan aktifitas pertambangan yang tinggi adalah Tanah Bumbu. Menurut data Walhi (tahun 2015) tercatat bahwa usaha pertambangan batubara yang mengajukan izin sebanyak 37, namun yang lolos izin hanya 4. Izin pinjam pakai kawasan hutan sekitar 15.654 ha, kenyataannya yang digunakan mencapai 152.036 ha. Sebuah pelanggaran yang amat serius. Fakta lapangan  menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin ini dilakukan secara masif.

Aktivitas pertambangan akan meninggalkan tumpukan tanah dan lobang-lobang bekas galian yang dibiarkan terbuka begitu saja. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah dampak hidrologis. Dampak tersebut antara lain adalah sedimentasi yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai, terganggunya infiltrasi air hujan yang dapat menurunkan pasokan air tanah, dan pencemaran air.

Kegiatan pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut adalah pengawasan izin usaha, naturalisasi sungai, dan pemantauan kualitas lingkungan. Pemantauan dan pengawasan usaha pertambangan yang ketat menurunkan aktivitas pertambangan yang serampangan. Naturalisasi memperbesar volume sungai untuk menampung air limpasan, dan memperlancar aliran ke laut. Pemantauan kualitas lingkungan dapat mengetahui sumber pencemaran, mengendalikan, dan melakukan penindakan kepada pelaku pencemaran.   

Kata kunci: pertambangan, dampak hidrologis, Tanah Bumbu