Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang

https://doi.org/10.22146/jkap.6846

Aprizal Aprizal(1*), Jon Roi Tua Purba(2)

(1) Pemerintah Kota Pangkalpinang
(2) Magister Administrasi Publik FISIPOL UGM
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program E-Procurement di kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Hal ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang akan menawarkan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dalam penelitian yang dilakukan, sekalipun telah diterapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pelayanan publik masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, belum adanya aturan yang tegas, serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan akibat konflik kepentingan, menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga seharusnya menjadi kekuatan dalam pengembangan program E-Procurement. Selain itu, pengetahuan yang memadai dari SDM tentang IT adalah kunci pokok yang lainnya.

Keywords


Akuntabilitas, efektivitas, efisiensi

Full Text:

PDF


References

Badarudin. 2010. Akuntabilitas Pelaksanaan E-Procurement Kabupaten Dharmasraya (Studi Kasus BP2TPB) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Tesis. Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta.

Djunaedi, Achmad. 2002. Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Peme­rintahan Daerah di Indonesia. Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux. Fakultas MIPA UGM. Yogyakarta. 30 Oktober.

Effendi, Bachruddin. 2005. E-Procurement: Cara Jitu Memerangi Korupsi. http://www.egovindonesia.com/content/view/20/26/-33k.

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Impelementasinya. Gava Media. Yogyakarta.

Irawan, Prasetya. 2007. Logika dan Prosedur Penelitian. STIA LAN Press. Jakarta.

Jogiyanto, HM. 2003. Kesuksesan Penerapan E-Government. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan E-Government di Era Otonomi Daerah. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta. 18 September.

Keppres No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelak­sanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120. 3 Nivember 2003. Jakarta.

Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 Pembentukan Tim LPSE Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2012.

Krina P, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Bappenas. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Naida, Sri. 2011. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (E-Procurement) untuk Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Tesis. Magister Administrasi Publik UGM. Yogyakarta.

Nightisabha, Ita Akhyuna, Djoko Suhardjanto, dan Bayu Tri Cahya. 2009. Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement. Jurnal Siasat Bisnis 13(2). http://journal.uii.ac.id/index.php/JSB/article/viewFile/2018/1772.

Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. Mewirausahakan Birokrasi. Terjemahan Abdul Rosyid. 1996. PPM. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 6 Desember 2007. Jakarta.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 6 Agustus 2010. Bogor.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 LPSE.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tata Cara E-Tendering.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna). Diva Press. Yogyakarta.

Supangkat, Suhono Harso dan I Made Ari Jaya Negara. 2006. Framework Strategi Implementasi E-Government. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. 3-4 Mei. www.batan.go.id/SJK/eII2006/page01/PO1h.pdf.

Utomo,Warsito. 2009. Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. MAP UGM dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.6846

Article Metrics

Abstract views : 5130 | views : 3339

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c)



Copyright of JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online)

Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281,

Phone: 0274-563825

Fax: 0274-589655
Email: igpa@ugm.ac.id