SINERGI BUMN DALAM PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Abstract

From the Competition Law perspective, the basic principles of procurement among others are transparency, non-discrimination and efficiency. For that purpose some regulations were established such as Law No. 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging prohibition. However, still there is a ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint a subsidiary of a State-Owned Enterprises directly without bidding. Such practice is violation to Article 22 and Article 19 d of Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibitionof Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Prinsip dasar sistem pengadaan barang/jasa dari perspektif Hukum Persaingan Usaha diantaranya transparansi, non diskriminasi, dan efisiensi. Untuk itu, dibentuk beberapa regulasi berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang persekongkolan tender. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan yakni Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN, yang memberi peluang dilakukannyapenunjukan langsung kepada anak perusahaannya, untuk melaksanakan proyek pengadaan barang/jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal22 dan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.