RECALL ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

Abstract

Political parties have the authority to recall the members of parliament, even make his party membership revoked if a member violates the party’s policy. This is because the nomination of members of parliament nominated by political parties. However, the Constitutional Court decision has changed the mechanism of the serial number be a majority vote in determining who sits in parliament.

Partai politik memiliki wewenang untuk me-recall anggotanya dari parlemen, bahkan mencabut keanggotaan seseorang dari partainya apabila anggota tersebut melanggar kebijakan partai. Hal ini dikarenakan pencalonan anggota parlemen diusulkan oleh partai politik. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah mekanisme nomor urut menjadi suara terbanyak dalam menentukan siapa yang duduk di parlemen.