KAJIAN KASUS BLBI: PENGGESERAN HUKUM PUBLIK KE DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT

Abstract

We identify tendency where corruption cases are resolved under civil law provisions rather than criminal law. Apparently, UNCAC 2003, as ratified by Act 7/2006, is the basis for examining BLBI scandal under Inpres 8/2002 concerning ‘release and discharge’ policy. Examination of corruption crimes seems to embark on to private law aspects.

Korupsi diberikan sarana penyelesaian sengketa melalui aspek hukum perdata (litigasi/non-litigasi). Hal ini sejalan dengan UNCAC 2003, yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 yang menjadi landasan penyelesaian kasus BLBI melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge. Terjadi pergeseran hukum pidana menjadi hukum perdata dalam menyelesaikan perkara korupsi.