KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN

Abstract

Land policy in the right to cultivate (plantations) should be reorganized, because the politics of economic development law in the reformation era seems to favour free market. Therefore, agrarian reform is needed to create a balance of interests between holders of land tenure’s right to cultivate (plantation) and popular interests.

Kebijakan pertanahan di bidang Hak Guna Usaha (HGU Perkebunan) perlu ditata kembali, mengingat politik hukum pembangunan ekonomi di era reformasi mengarah pada pasar bebas. Oleh karena itu, reforma agraria diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan struktur penguasaan tanah antara pemegang HGU Perkebunan dengan kepentingan rakyat.