MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

https://doi.org/10.22146/jmh.22627

Aju Putrijanti(1*), Lapon T Leonard(2), Kartika Widya Utama(3)

(1) Faculty of Law Diponegoro University
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author

Abstract


ABSTRACT

Administrative Court is one of the implementation of judiciary system in Indonesia. Act No. 30 Year 2014 about Government Administration is the material law to administrative procedural law and as a legal basic for government to implement their duties . Based on the administration case showed while implemented their duty there were mistakes and needs to be repaired. The aims of this research are to know the Administrative Court’s function in governance, the relationship between court’s verdict and good governance, and to develop the monitoring model by the Court.This research is use empirical juridis method by combine the data and interview.The novelty is to know the monitoring model by Administrative Court against government’s decree based on the Act No 30 Year 2014 of Governance Administration.

Intisari

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai sumber hukum materiil terhadap hukum acara peradilan tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh PTUN dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan, hubungan putusan terhadap tata kelola pemerintahan serta mengembangkan model fungsi pengawasan. Keterbaruan adalah model pengawasan oleh PTUN setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan hukum Pemerintah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, wawancara Hakim serta pengujian berdasar peraturan perundangan dan asas hukum.


Keywords


pengadilan tata usaha negara; administrasi pemerintahan; tata kelola pemerintahan

Full Text:

PDF


References

A. Buku
Fachruddin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung.
Fahmal, H.A.Muin, 2006, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, UII Pres, Yogyakarta.
Manan, Bagir, 2009, Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan dan Peradilan Yang Baik dalam Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
Marbun, S.F., 2014, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak, FH UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta.
Sinamo, Nomensen, 2016, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta.
Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal
Verburg, Andre dan Schueler, Ben, “Procedural Justice in Dutch Administrative Court Proceedings”, Utrecht Law Review. Vol. 10. Issue 4 November 2014.
Hubbard, Ruth, “Criteria of Good Governance”, Optimum The Journal of Public Management, Vol 30, No. 2.
C. Artikel dalam Antologi dengan Editor
Nirwanto, Andhi, ”Arah Pemberantasan Korupsi ke Depan) Pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan” dalam Yulius, Ed. H., et al., 2015, Undang-undang Administrasi Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
D. Internet
British dan Irish Ombudsman Associaton, “Guide to Principles of Good Governance”,www.ombudsmanassociation.org/docs/BIOAGovernanceGuideOct09.pdf , diakses pada Tanggal 20 Maret 2016.
E. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

E. Lain-lain
Sistem Informasi Penelusuran Perkara di PTUN Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Jakarta.
Wawancara dengan Ketua PTUN Semarang, tanggal (Lembaran 9 Juni 2016.

Wawancara dengan Hakim PTUN: Enrico Simanjuntak, S.H.MH, di PTUN Yogyakarta tanggal 26 Mei 2016.
Wawancara dengan Hakim PTUN: Umar Dani, SH.,MH, di PTUN Yogyakarta tanggal 27 Mei 2016.
Wawancara dengan Hakim PTUN: Andi Muhammad Ali Rahman, S.H.,MH. Hakim
PTUN Yogyakarta, tanggal 27 Mei 2016.
Wawancara dengan Hakim PTUN Jakarta Tri Cahya Indra Permana,S.H.M.H, tanggal 18 Juli 2016.
Wawancara dengan Ketua PTUN Surabaya, tanggal 25 Juli 2016.
Wawancara dengan Hakim PTUN Jakarta, Teguh Satya Bhakti, S.H.,MH, tanggal 19 Juli 2016.



DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.22627

Article Metrics

Abstract views : 5311 | views : 16597

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Aju Putrijanti, Lapon T Leonard, Kartika Widya Utama

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Mimbar Hukum Indexed by:

DOAJ (Directory of Open Access Journal) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) COREWorldCatLIVIVOCopac JISTHarvard LibraryElectronic Journals LibraryColumbia University LibrariesLeiden University LibrariesUniversity of Saskatchewan-CanadaGent University LibraryWestern Theological SeminaryUniversity of OxfordThe University of SheffieldThe University of Manchester Toronto Public LibraryEbsco  

Member of :

Crossref


MIMBAR HUKUM ISSN: 0852-100X(print), ISSN: 2443-0994(online)