Analisis Implementasi Tata Naskah Dinas dalam Pembuatan Surat Dinas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM)

https://doi.org/10.22146/khazanah.48091

Fitria Agustina(1*)

(1) Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Naskah dinas merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang digunakan dalam kegiatan administrasi perguruan tinggi. Agar tercipta keseragaman naskah dinas, UGM menyusun kebijakan tata naskah dinas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara tata naskah dinas dalam pembuatan surat dinas yang diimplementasikan di lingkungan UGM dengan Peraturan Rektor UGM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan UGM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun unit kerja yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah fakultas yang telah mengikuti diklat tata naskah dinas. Fakultas yang terbagi dalam 4 klaster dipilih berdasarkan hasil penelitian awal yaitu fakultas yang sudah mengimplementasikan dan yang belum mengimplementasikan peraturan tata tata naskah dinas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan cara memperoleh data adalah  dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi tata naskah naskah dinas yang meliputi kelengkapan bagian surat, format, penomoran, dan kewenangan penanda tangan surat dilakukan belum sesuai dengan peraturan rektor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian implementasi tata naskah dinas tersebut adalah standarisasi kode, sosialisasi, kompetensi pegawai, penggunaan sistem informasi, komitmen pimpinan, dan kebiasaan.


Keywords


implementasi kebijakan; surat dinas; tata naskah dinas

Full Text:

PDF


References

Anderson, James E. 2003. Public Policy Making an Introduction. Houghton Mifflin Company, New York.

Arsip Nasional Republik Indonesia. 2009. Modul Tata Naskah Dinas. ANRI, Jakarta.

Azmi. 2016. Signifikansi Empat Instrumen Pokok Pengelolaan Arsip Dinamis. Jurnal Kearsipan. Vol. 11/ANRI/12/2016.

Dunn, William N.. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. D.C.: Congressional Quarterly Inc, Washington.

Grindle, Merilee S.. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton, Princeton University Press, New Jersey.

Hendrawan, Muhammad Rosyidan, dan Ulum, Muchamad Chazienul. 2017. Pengantar Kearsipan: Dari Isu Kebijakan ke Manajemen. UB Press, Malang.

Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif. CV. Alfabeta, Bandung.

Moelong, Lexy J. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhidin, Sambas Ali, dan Winata, Hendri. 2016. Manajemen Kearsipan untuk Organisasi Publik, Bisnis, Sosial, Politik, dan Kemasyarakatan. Pustaka Setia, Bandung.

Nogroho D., Riant. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Analisis. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Utomo, Warsito. 2012. Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2017. Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. CAPS, Jakarta.

Peraturan:

ANRI. 2014. Peraturan Kepala Arsip Nasional ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Jakarta.

UGM. 2015. Peraturan Rektor UGM Nomor 2/P/SK/HT/2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan UGM. Yogyakarta.

UGM. 2018. Peraturan Rektor UGM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan UGM. Yogyakarta.

Dokumen:

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor 3775/A.A3/SE/2017 tentang Kewenangan Penandatangan Surat Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti.

Surat Sekretaris Utama ANRI Nomor B-HM.00/1656/2019 tentang Penipuan Mengatasnamakan Pusdiklat Kearsipan ANRI.

Surat Undangan Nomor B-DL.00.02/91/VII/2018 tentang Undangan Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis 2018.

Internet:

Aco, Hasanudin. 2018. Penipuan dan Pemerasan Menggunakan Surat Perintah Deputi Pencegahan BNN. www.tribunnews.com. Diakses 16 Januari 2019 (10.45).

Fatima. 2018. Diklat Tata Naskah Dinas: Menuju Standardisasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan UGM. https://sdm.ugm.ac.id/kegiatan/diklat-tata-naskah-dinas-menuju-standardisasi-tata-naskah-dinas-di-lingkungan-ugm/. Diakses pada 18 Desember 2018 (10.58).

Firmana, Adhi. 2017. Uji Publik Rancangan Peraturan Rektor UGM tentang Tata Naskah Dinas UGM. hktl.ugm.ac.id. Diakses pada 24 Januari 2019 (21.35).



DOI: https://doi.org/10.22146/khazanah.48091

Article Metrics

Abstract views : 10016 | views : 11086

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 The authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

web
analytics

View My Stats