Eksistensi Ruang Kawasan Pedesaan Dalam Perspektif Kebijakan Tata Ruang: Studi Kasus Kawasan Candi Borobudur

Abstract

Candi Borobudur merupakan salah satu warisan budaya yang diklasifikasi oleh UNESCO. Konservasi terhadap cagar budaya tersebut diupayakan oleh pemerintah maupun UNESCO untuk menjaga kelestariannya. Problematika di dalamnya tidak jauh dari kebijakan penataan ruang yang berlaku dan berimbas pada keberlangsungan kehidupan sosial budaya di sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur menggunakan sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari perpustakaan maupun internet sebagai data sekunder. Dinamika pengaturan dalam negeri akan Kawasan Candi Borobudur membawa sedikit banyak perubahan dalam penataan kawasan situs dan di sekitarnya yang berdampak pada kehidupan sosial-budaya masyarakat. Rezim UU No. 26/2007 dan Perpres No. 58/2014 tentang Penataan Ruang mendorong masifnya partisipasi masyarakat dan pelestarian cagar budaya secara lebih komprehensif. Implikasi yang dialami oleh masyarakat adalah masifnya kebutuhan penarikan investasi untuk dapat berkembang pada wilayah tersebut. Masyarakat mengalami beberapa
permasalahan seperti alih fungsi lahan dan kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas pariwisata. Perlu diperhatikan lebih lanjut bagaimana pemerintah mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian cagar budaya dan lingkungan sekaligus masyarakat di dalamnya.