PROSPEK PENEMPATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG  MENGIKAT INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA

Mr. Aminoto; Agustina Merdekawati

doi:10.22146/jmh.15912

PROSPEK PENEMPATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENGIKAT INDONESIA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN INDONESIA

https://doi.org/10.22146/jmh.15912

Mr. Aminoto^(1*), Agustina Merdekawati⁽²⁾

(1) Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
(2) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
(*) Corresponding Author

Abstract

This research aims to know understand the prospects to include international treaties binding to Indonesia in the hierarchy of Indonesian statutory regulations, from the aspects of urgency and challenges. This research is a legal research. Therefore, the data collecting method applied for this research mainly focuses on literature reseach. These materials will be analyzed with a statutory, and comparative approach. The analysis of this research concluded that: Firstly, there were seven reasons of urgency to place international treaties in the hierarchy of statutory regulations and Secondly, there were four main challenges to place international treaties in the hierarchy of statutory regulations.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang penempatan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari aspek urgensi dan tantangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Pengumpulan sumber-sumber penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (literature reseach) dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, adatujuh alasan utama urgensi penempatan perjanjian internasional dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia; dan Kedua, ada empat tantangan dalam penempatan perjanjian internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.