Pengaruh Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Profil Obat Pasien Hipertensi di Puskesmas Kecamatan Pulogadung

https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v17i1.55194

Yudha Sukowati(1*), Dian Ratih Laksmitawati(2), Yusi Anggraini(3), Mita Restina(4)

(1) Akademi Farmasi IKIFA
(2) Universitas Pancasila
(3) Universitas Pancasila
(4) Universitas Pancasila
(*) Corresponding Author

Abstract


Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah resmi dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Bulan Januari 2014. Perubahan yang mendasar adalah masalah pembiayaan. Sebelum JKN menggunakan metode Free For Service (FFS), sesudah JKN menggunakan metode Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Salah satu penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan komprehensif dan terjadinya peningkatan jumlah pasien salah satunya adalah Hipertensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penerapan  metode Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs)  pada program JKN terhadap profil pemenuhan obat pada pasien kronis hipertensi. Penelitian ini menggunakan desain longitudinal time series dengan alur penelitian data dilakukan secara retrospektif sebelum dan sesuah JKN dengan kriteria inklusi adalah pasien ASKES hipertensi yang merupakan pasien rutin dan melakukan rawat jalan di Puskesmas Kecamatan Pulogadung selama periode Januari 2013 – Desember 2015. Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan sampel sebanyak 82 pasien. Data diambil berasal dari rekam medis, Laporan Permakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO), kartu stok, buku permintaan dan penerimaan obat, serta resep pasien hipertensi tahun 2013, 2014 dan 2015.  Data penelitian ini dianalisis menggunakan uji asosiatif hubungan kausal (sebab akibat) untuk melihat seberapa besar pengaruh penerapan untuk metode Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs)  pada program JKN terhadap profil pemenuhan obat pada pasien kronis hipertensi dibandingkan dengan metode Free For Service (FFS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pasien hipertensi pada profil pengobatan menunjukkan tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah JKN pada jumlah obat yang diterima oleh pasien, obat generik, kesesuaian dengan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (FORNAS).

Keywords


Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); profil pengobatan; hipertensi

Full Text:

PDF


References

Adisasmito, W. (2007). Sistem Kesehatan. Jakarta: Jasa Grafindo Persada. Alkes, D. B. (2007). Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Kepulauan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Amir, S., Ari, E., & Arini, S. (2007). Farmakologi dan Terapi Edisi V. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemenkes, R. (2010). PERMENKES RI No. HK.02.02 Thn. 2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes, R. (2013). Laporan Akuntabilitas Kerja DIRJEN Bina Kefarmasian dan Alkes Tahun 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes, R. (2014). Mencegah dan Mengontrol Hipertensi. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes, R. (2014). PERMENKES RI No. 28 Thn. 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Nurjanah, A. (2017). Hubungan Antara Lama Hipertensi dengan Angka Kejadian Gagal Ginjal Terminal (GGT) di RSUD Dr. Soewardi Surakarta. Surakarta. Sugiharto, B. (2017). Faktor-Faktor Resiko Hipertensi Grade II Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Karang Anyar). Semarang: Universitas Diponegoro. Wahyuni, & Eksanoto. (2017). Hubungan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin dengan Tingkat Kejadian Hipertensi di Kelurahan Jagalan di Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sawit Surakarta. Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia, 1-2.



DOI: https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v17i1.55194

Article Metrics

Abstract views : 2015 | views : 2340

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Majalah Farmaseutik Indexed by:

   
 
Creative Commons Licence
 
 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.