Kerancuan Komitmen NDPE sebagai Manifestasi Hak Substantif dan Prosedural dalam Tata Kelola Lingkungan Indonesia

Abstrak

Komitmen NDPE (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation) sejatinya bukanlah instrumen pengendali rantai pasok industri kelapa sawit yang efektif dan bersifat pengulangan. Tulisan ini mencoba menjawab dua permasalahan penting: pertama, bagaimana NDPE didesain sejak awal sebagai hak substantif dan hak prosedural dalam tata kelola lingkungan di Indonesia serta; kedua, bagaimana ketidakefektifan NDPE sebagai salah satu instrumen pengendali rantai pasok minyak sawit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis bahan hukum secara yuridis kualitatif yang didukung dengan data hasil penelitian dari berbagai organisasi, NGO/NGOi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NDPE menjadi tidak efektif karena 4 (empat) alasan, yaitu karena komitmen NDPE yang tidak dibakukan pada instrumen hukum apapun, peluangnya menjadi alat greenwashing bagi produsen minyak sawit dan tidak memiliki pihak auditor, indikator NDPE yang bersifat pengulangan dari indikator yang lebih dulu ada, hingga ketiadaan sanksi hukum yang jelas bagi mereka yang menyalahgunakan atau tidak dapat memenuhi indikator NDPE. Artikel ini menyarankan agar NDPE tidak perlu diakui dan selanjutnya pemerintah perlu untuk memaksimalkan sertifikasi ISPO-RSPO. Pemaksimalan itu diantaranya peningkatan insentif bagi pemegang sertifikasi ISPO hingga kemudahan akses pada pasar lokal dan pasar global.