Problem Relasi Hukum dan Moral dalam Legitimasi Tindak Aborsi pada Perempuan Korban Pemerkosaan di Indonesia

Abstract

Aborsi merupakan topik yang sangat kontroversial dan rumit dalam diskusi hukum dan moral di Indonesia. Saat pemerintah melegalkan tindakan aborsi untuk perempuan yang mengalami pemerkosaan, perdebatan tentang legalitas dan moralitas tindakan tersebut menjadi semakin kompleks. Perdebatan berkisar pada konflik antara hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuhnya. Problem ini menjadi sangat nampak dalam proses penetapan hukum dan praksis pelaksanaan yang sudah terjadi sejak tahun 2009 hingga disahkannya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mengatur prosedur aborsi bagi korban perkosaan. Problem legalitas itu terjadi karena ada dua perspektif yang menekankan pada perlindungan hak hidup janin yang didukung oleh prinsip moral, bahwa manusia, termasuk janin, memiliki hak hidup yang melekat dan harus dihormati. Di sisi lain, ada hak perempuan atas tubuhnya, termasuk hak untuk menggugurkan kandungan akibat perkosaan, diadvokasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui. Meskipun positivisme hukum, yang menekankan pada legalitas dan supremasi hukum, relevan dalam konteks ini, ajaran moral seperti yang diuraikan dalam dokumen Donum Vitae juga mempengaruhi pandangan masyarakat, terutama yang beragama Katolik tentang aborsi. Artikel ini menganalisis konsep moralitas dalam dokumen Donum Vitae dan relevansi Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 75 ayat 2 tentang aborsi, serta dampaknya terhadap kehidupan praktis di Indonesia. Penulis mendalami topik melalui metode tinjauan pustaka, artikel ini bertujuan untuk menggali landasan filosofis dari kedua konsep tersebut untuk memperkaya pemahaman mengenai relasi hukum dan moralitas dalam konteks aborsi di Indonesia yang merupakan negara dengan fondasi nilai-nilai agama yang kuat.