Penerapan Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021 Sebagai Dasar Hukum Pengelolaan Arsip Keputusan Sekretaris DPRD DIY

https://doi.org/10.22146/diplomatika.80953

Fitri Susiani(1*)

(1) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Arsip Keputusan Sekretaris DPRD DIY yang berada di bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian Sekretariat DPRD DIY merupakan arsip dinamis aktif yang memiliki unsur penting dalam penentuan status hukum suatu masalah di internal Sekretariat DPRD DIY. Penelitian ini memiliki intensi untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengelolaan arsip Keputusan Sekretaris DPRD DIY yang ditinjau dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam pengelolaan arsip Keputusan Sekretaris DPRD DIY terdapat prosedur pengelolaan yang belum diterapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021. Pertama, pengelolaan arsip belum menerapkan alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip. Kedua, pengelolaan arsip belum menerapkan pemusnahan dan penyerahan dalam rangka penyusutan arsip. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan alih media arsip, belum adanya jadwal retensi arsip sebagai pedoman penyusutan arsip, dan kurangnya sumber daya manusia pengelola arsip.


Keywords


surat keputusan; Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021; implementasi; pengelolaan arsip

Full Text:

PDF


References

Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijakan dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Ali, Lukman. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Ansori, Lutfil. (2020). Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bungin, Burhan. (2021). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Indrati, Maria Farida. (2020). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: PT Kanisius.

Muhidin, Sambas Ali dan Winata, H. (2018). Manajemen Kearsipan: untuk Organisasi Publik, Bisnis, Sosial, Poitik, dan Kemasyarakatan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas

Peraturan Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang Pemerintahan, Politik, Dan Keamanan/Ketertiban

Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis

Peraturan Gubernur DIY Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



DOI: https://doi.org/10.22146/diplomatika.80953

Article Metrics

Abstract views : 103 | views : 13


Bookmark and Share


Copyright (c) 2023 Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

....................................................................................................................................................................................................................................................

The Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan with online ISSN: 2598-0009 and print ISSN: 2597-9981 is published by Universitas Gadjah Mada. The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.

View My Stats

  

                                                                      The Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan has been indexed on:

gs